Rabu, 30 Juni 2021 KPU Kabupaten Maros melaksanakan Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Juni 2021 yang dilaksanakan di Aula Kantor KPU kabupaten Maros. Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maros, Bawaslu Kabupaten Maros, Dandim 1422 Maros, Polres Maros, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Sulawesi Selatan, Bagian Pemerintahan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dan Pimpinan Partai Politik Se-kabupaten Maros.
Dalam sambutannya Ketua KPU Maros memaparkan Tujuan diadakan rapat Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) koordinasi ini bertujuan untuk pembentukan forum komunikasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten Maros dan sebagai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 yakni tentang KPU bertugas melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, meskipun sedang tidak menyelenggarakan pemilu/pemilihan sebagai kunci kesuksesan kevalidan dan mutakhir data pemilih yang bekerjasama dengan beberapa stakeholder lain.
Meilany selaku Komisioner Divisi Perencanaan, Data dan Informasi menjelaskan berdasarkan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor: 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, KPU Kabupaten Maros melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan untuk kedua kalinya, sebagai upaya untuk melakukan koordinasi dengan stakeholder untuk memperoleh data dari berbagai sumber, agar data Pemilih terupdate atau memutahirkan diantaranya baik data Pemilih Pemula yang sudah terdaftar didaftar pemilih atau Pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat atau warga yang baru berdominsili di Kabupaten Maros, adapun pemutakhiran data berkelanjutan pertama yang dilakukan di bulan Juni diantaranya.
Dalam Rapat Koordinasi ada beberapa masukan dari Bawaslu Maros bahwa Terkait dengan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) merupakan Upaya maksimal dari KPU dalam rangka menjamin hak konstitusional warga sebagai pemilih dan bilamana upaya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) telah memenuhi prinsip progresif dan prinsip komprehensif , maka sekiranya tidak akan lagi melakukan tahapan coklit Data Pemilih. Meskipun masih banyak kendala-kendala yang dihadapi diantara salah satunya adalah adanya ketidaksinkronan regulasi antara yang menangani data kependudukan yaitu Kemendagri dalam hal ini di daerah oleh Disdukcapil, data perekaman penduduk, Disdukcapil tidak memiliki kewenanangan untuk memberikan data tersebut kepala pihak/lembaga eksternal sementara dalam hal ini data tersebut sangat dibutuhkan oleh KPU untuk update data daftar Pemilih.
Tanggapan juga dari Dandim 1422 Maros bahwa Data TNI yaitu data anggota yang purna tugas atau meninggal sebagaimana yang data yang disebutkan, kami juga telah melakukan koordinasi dan masih banyak yang belum terdaftar, hal ini disebabkan salah satunya misalnya warga Maros namun bertugas di wilayah lain dan purna tugas di daerah tersebut kemudian setelahnya berpindah dominsili Ke wilayah Maros kembali ini biasanya yang tidak terdata, atau tidak melaporkan diri sehingga ini menjadi kendala keakuratan data tersebut. Dari data 500 orang yang dikirim oleh Kodam, sekitar 100 orang yang tidak terdata, namun kami tetap siap berkoordinasi dengan KPU Terrkait pemutakhiran lanjutan ini.
Selain Itu Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Sulawesi selatan menambahkan Data Pemilih Pemula (SMA dan sederajat), datanya dari tahun ke tahun bertambah, sehingga pencatatannya pun harus dilakukan tiap tahunnya, untuk SMA, pelajar yang ditingkat kelas 3 itu sekitaran sejumlah 3000 anak sedangkan SMK sekitaran sejumlah 4000 – 5000 anak, dan ini juga rata-rata berdominsili di Wilayah Maros, Data ini bisa dimutakhirkan untuk data memenuhi persyaratan sebagai pemilih pemula.(Datin)
